Polemik Sengketa Tanah Sekolah, DPR Ingatkan Jangan Ganggu Pembelajaran Anak: National Okezone

JAKARTA – ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya sengketa pertanahan sekolah di beberapa daerah, yang mengakibatkan terganggunya proses belajar anak. Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah ini agar tidak mengganggu sekolah anak-anak.

“Pemerintah harus mencari solusi dari sisi sekolah yang mengalami sengketa tanah. Bisa melalui mediasi dengan pemilik tanah atau ahli waris, atau dengan menyediakan tempat lain agar anak-anak tetap bisa belajar di sekolah,” kata Puan, Jumat ( 22/09/2023). .

Salah satu kasus sengketa lahan sekolah yang disorot Puan adalah kontroversi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lerpak 1 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Akibat sengketa lahan ini, 128 siswa terpaksa melakukan kegiatan pendidikannya di taman bermain yang dilapisi terpal.

Kegiatan pendidikan para siswa terpaksa dilakukan di luar gedung sekolah, karena gedung yang mereka miliki tidak boleh ditempati oleh mantan kepala desa setempat selaku pewaris tanah. Bangunan itu disegel dan dilarang dijadikan tempat belajar mengajar.

Menurutnya, potret menyedihkan dunia pendidikan di Madura perlu segera dicarikan solusinya. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah kota dalam menyediakan tempat tinggal sementara yang layak bagi siswa SDN Lerbak 1.

“Anak-anak kita yang masih semangat belajar dengan keterbatasan ruang harus memberikan perhatian kepada pemerintah. Jangan sampai kejadian ini terus berlanjut, pemerintah daerah harus mengambil langkah nyata dengan mencarikan bangunan sementara,” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menambahkan, kegiatan pendidikan di ruang terbuka tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan siswa. Puan mengatakan, keadaan ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikis anak.

“Belajar di tempat terbuka atau tidak tepat dapat mengganggu konsentrasi dan menambah beban siswa yang seharusnya berkonsentrasi belajar,” ujarnya.

Ikuti berita Okezone berita Google


Mengingat banyaknya permasalahan terkait sengketa pertanahan akibat belum dibayarkannya kompensasi lahan sekolah dari pemerintah daerah, Puan menilai perlu adanya perubahan pada mekanisme penganggaran pendidikan. Sebab, menurutnya, keterlambatan pembayaran tanah sekolah berdampak pada proses belajar mengajar.

BACA JUGA:

“Bukan hanya karena keterlambatan pembayaran atau cicilan saja yang membuat pembelajaran anak-anak kita terganggu. Ini bukan situasi yang ideal dan sangat penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

Puan mengingatkan, pendidikan merupakan investasi terbaik yang bisa diberikan kepada penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk memenuhi hak anak atas pendidikan tanpa adanya hambatan.

BACA JUGA:

“Kami berharap dengan intervensi cepat pemerintah, permasalahan gangguan proses belajar mengajar dalam bentuk apapun dapat segera teratasi. Negara berkewajiban menjamin lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman,” tegasnya.

“Pemerintah pusat juga harus ikut serta dalam pengawasan, atau bahkan terlibat dalam penyelesaian berbagai sengketa tanah sekolah yang merugikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia,” pungkas Puan.

Konten di bawah ini disajikan oleh pengiklan. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam konten ini.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *