JAKARTA – Setelah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024, pemerintah akan menentukan kurikulum mandiri sebagai kurikulum nasional mulai tahun 2024. Artinya akan terjadi tahap transisi perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum mandiri. Yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah anekdot yang mengatakan bahwa setiap kali Menteri Pendidikan mengubah atau mengganti rezim, maka kurikulum pun ikut berubah. Itu benar?
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Penilaian Pendidikan Anindito Aditomo menjelaskan kemungkinan keberlanjutan atau kelanjutan nasib kurikulum mandiri di masa depan. Ditanya apakah menteri akan berganti pada 2024, maka kurikulum mandiri akan diganti, jelas Anindito Aditomo.
“Bedakan antara program dan kebijakan. Programnya sangat sederhana, program mencetak 15 juta buku untuk dibaca, sangat sederhana. Tidak ada dasar peraturan, ini bersifat diskresi. Itu kebijakan, ada dasar peraturannya. Landasan kurikulum mandiri tidak hanya satu peraturan dasar, peraturan direktur jenderal, kepala lembaga, hingga peraturan pemerintah. Setidaknya ada 4 peraturan menteri. Dari segi regulasi memang berlapis-lapis, mengubah kebijakan ini akan memakan banyak tenaga dan waktu. “Kami sangat berhati-hati dalam memberikan landasan regulasi,” ujarnya.
“(Penetapan kurikulum) landasannya butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” ujarnya.
Pada dasarnya, menurut dia, masyarakat akan menilai sendiri kegunaan program tersebut. Jika setiap sekolah dan orang tua merasakan kelebihan dan perbedaan kurikulum tersendiri, maka mereka tentu tidak akan bersedia menggantinya dengan kurikulum lain atau kembali ke kurikulum sebelumnya.
“Jika manfaat dari kurikulum mandiri ini telah dirasakan oleh sekolah dan siswa serta orang tua telah merasakan manfaatnya, apakah masuk akal secara politis untuk mengatakan tidak apa-apa jika kurikulum tersebut dibatalkan atau diubah saja?” dia berkata.
“Cuma diperkenalkan setahun, dua tahun, lalu diubah lagi. Menurut Anda masyarakatnya seperti apa? Marah, bukan? “Ketika pengambil kebijakan mengambil kebijakan yang tidak populer, maka kemauan politiknya tidak akan populer,” jelasnya.
Ikuti berita Okezone berita Google
Konten di bawah ini disajikan oleh pengiklan. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam konten ini.
Quoted From Many Source